Pemerintah Beli Helikopter Tidak Urgen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Lagi-lagi dalam hal ini pemerintah provinsi Kalimantan TImur hanya memikirkan diri sendiri, alasan dengan dalih untuk membantu kegiatan pemerintah. Salah satunya dengan adanya kebijakan untuk membeli 1 unit helikopter dengan harga Rp.20 Milyar.



Aduh..aduh...
Lagi-lagi rakyat menjerit ...permasalahan yang didepan mata kok tidak dilihat oleh mereka. Apakah mereka semua pada buta, atau tuli. Tapi kalau lihat uang mereka melek.
Dasar mata duitan!!!!!!!!!

Contoh : Jalan penghubung antara Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, sudah berapa bulan belum diperbaiki, dan banyak lagi jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan namun tidak diperbaiki.

Tapi dalam hal ini, kok kebijakannya malah membeli heli. Sebagai pejabat harus ikut dong merasakan dan melihat bagaimana jalan-jalan yang sering digunakan oleh publik terasa belum layak, bahkan tidak layak sekali untuk digunakan.

Dengan membeli heli, malah semakin membutakan mata mereka akan permasalahan yang dihadapai oleh masyarakat. Karena kalau mau ke daerah-daerah menggunakan heli, ENAK DONK DONK Pejabat tersebut tidak mengalami/menjumpai kubangan lumpur, jalan berlubang, atau jalan bekoang istilah kutainya.

Dari pihak DPR Prov sendiri kurang peka juga terhadap permasalan pembelian heli ini. Direktur Eksekutif Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim Carolus Tuah mempertanyakan urgensi atas kebijakan Pemprov Kaltim mengalokasikan dana senilai Rp20 miliar untuk pengadaan 1 unit helikopter guna memperlancar akses transportasi dan peninjauan serta kunjungan sekaligus pengawasan terhadap sejumlah daerah di kawasan perbatasan. Hal itu diungkapkan menyusul pengadaan helikopter itu hanya menunggu untuk direalisasikan sesuai budget Rp20 miliar yang dialokasikan.
“Yang kami pertanyakan urgensi pengadaan helikopter itu. Apakah mampu memberi akses manfaat terhadap publik atau tidak. Kemudian alasan rasional dialokasikannya dana APBD 2009 untuk membeli helikopter itu tak dapat diterima logika, karena helikopter dianggap bukan barang mewah lagi,” tegas Carolus Tuah kepada Koran Kaltim siang kemarin.

Bahkan Tuah menduga pengadaan helikopter itu membuat hati rakyat sedih dan kecewa. Karena pengadaan transportasi udara itu untuk mempermudah pejabat provinsi, kabupaten dan kota melakukan perjalanan. Sementara akses transportasi di Kaltim, khususnya jalan trans kalimantan butuh perhatian serius. “Sangat tidak konkret alas an dikemukakan dalam aspek efisiensi waktu saat kepala daerah berkunjung ke daerah tertentu. Sementara publik Kaltim saat ini sedang berada dalam kondisi kesulitan, baik ekonomi, akses transportasi dan minimnya layanan kesehatan prima,” ungkapnya.
Ia berharap kebijakan itu dievaluasi dengan melakukan kebijakan khusus guna memeroleh kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kaltim.

Sesuai janji dan slogan digunakan Gubernur Awang Faroek Ishak ‘Membangun Kaltim untuk Semua’ harus diwujudkan dalam berbagai sektor dan terakses seluruh lapisan masyarakat Kaltim.

Wassalamu'alaikum.

Related Posts by Categories

Pemerintah